EKSISTENSI POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan†tersebut dituangkan dalam konstitusi. Dalam konsepsi seperti ini, maka politik pembaharuan hukum harus merupakan pelaksanaan cita-cita bangsa dan atau tujuan nasional. Sehingga hukum yang dihasilkan dari mesin legislasi dapat berlaku secra nasional, tidak tumpang tindih, tersusun secara hierarki dan bermuara pada konstitusi. Namun, jika terpaksa dilahirkan perundang-undangan yang menyimpang, maka tetap merupakan pelaksanaan tujuan nasional. Untuk itu grand design perlu disusun agar politik perundang-undangan memiliki arah yang jelas dan akselerasi terhadap terwujudnya negara kesejahteraan. Sebab, hakekatnya politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata Kunci : Politik Hukum, Perundang-undangan, Ketatanegaraan Republik Indonesia.