PENEGAKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR SEWA OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA DENPASAR
Keywords:
Penegakan Hukum, Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar, Warga Negara Asing, Law Enforcement, Denpasar Police Traffic Unit, Foreign CitizensAbstract
In Bali, foreign tourists who drive motorized vehicles, both two-wheeled and four-wheeled vehicles to go to tourist attractions. According to Article 281 junto Article 77 paragraph (1) Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, that everyone who drives a motorized vehicle on the road is obliged to obey traffic regulations. The increase in violations by foreign tourists is the task of the Polresta Traffic Unit to take firm action against violators. The purpose of the study was to determine law enforcement against Foreign Citizens who ride rented motorbikes by the Denpasar Police Traffic Unit and the obstacles and efforts to enforce the law against Foreign Citizens who ride rented motorbikes by the Denpasar Police Traffic Unit. This type of research is empirical legal research, namely research with field data as the main data source, such as interview results and observations. There are two types of data used, namely primary data obtained from Members of the Denpasar Police Traffic Unit through interviews and direct research. Secondary data obtained through literature studies of various studies. The conclusion of the study on law enforcement of Foreign Citizens riding rented motorbikes by the Denpasar Police Traffic Unit is that Foreign Citizens (WNA) riding rented motorbikes by the Denpasar Police Traffic Unit use Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation as a guideline in taking action against violations. Obstacles in law enforcement are factors of legislative constraints, law enforcement, facilities and infrastructure and the community. Efforts that can be made by the Traffic Unit are to apply preemptive (education), preventive (prevention), and repressive (law enforcement or sanctions) methods.References
Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 183-192.
Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.
Bambang Waluyo, 2018, Penelitian hukum Dalam Praktek, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta.
Brahmantya, I. B. B, 2023, Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Kasus dalam Gugatan Ganti Rugi. Syntax Idea, 5(8), 1116-1123.
Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 41-50.
Dewi, A. M. A. T., Dewi, N. M. T., & Dewi, N. P. L. (2024). Peran Desa Adat Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Proses Perkawinan Dalam Awig-Awig Desa Adat Di Desa Adat Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Kerta Dyatmika, 22(1), 42-52.
Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. Jurnal Hukum Kaidah, 17(2), 108.
Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. (2023). Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpns Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. Kerta Dyatmika, 20(1), 51-63.
Manika, A. S., & Citrawati, N. N. A. (2024). Hukum untuk Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dari Perspektif Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Tambang, Mineral, dan Batubara. Judge: Jurnal Hukum, 5(03), 10-20.
Maulana, W., Husni, H., & Asmara, R. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 1(1).
Parikesit Widiatedja, 2015, Kebijakan Liberalisasi Pariwisata; Konstruksi Konsep Raga Masalah dan Alternatif Solusi, Udayana University Press, Denpasar.
SARI, D. A. (2019). Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR). 66-75
Tjokorda Raka Dherana, 2013, Aspek Sosial Budaya dalam Kepariwisataan di Bali, Universitas Udayana, Denpasar.
Wijaya, M. H. 2015. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. Jurnal Advokasi, 5(2), 29382.
Yoga, I. G. P, 2015, Responsibilities Of Notaris In Producing Deeds Made Based On False Information, Kerta Dyatmika, 12(2).
