PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANGLI MELALUI PELAKSANAAN RESTITUSI

Made Prawira  Adhitya

doi:10.46650/kd.v21i2.1417

Made Prawira Adhitya Kepolisian Resor Bangli

DOI: https://doi.org/10.46650/kd.v21i2.1417

Keywords: Kepolisian Di Bidang Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Restitusi, Traffic Police, Traffic Accidents, Restitution

Abstract

The handling of traffic accident cases in Indonesia is carried out by the Indonesian National Police through the traffic function, based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Traffic accidents may result from either negligence or intentional conduct, both of which are subject to criminal sanctions, including imprisonment, as well as the obligation to provide restitution to victims. Over time, restitution has evolved into a basis for terminating case examinations; however, the effectiveness of this mechanism in halting legal proceedings requires further analysis. This study aims to examine the resolution of traffic accident cases through the restitution mechanism at the Bangli District Police and to determine the legal status of suspects after restitution is granted to victims. This research employs an empirical legal method. The results indicate that, in cases classified as minor and moderate traffic accidents whether involving minors or adults and resulting in minor injuries and material losses case resolution is achieved through the signing of a peace agreement between the suspect and the victim, leading to the termination of the legal process without litigation. It is concluded that restitution is an effective mechanism for resolving minor and moderate traffic accident cases; however, in cases of serious accidents, judicial proceedings remain necessary.

References

Al Mahdi, M., & Din, S. B. (2013). Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal Ilmu Hukum, 1(4).

Erawati, N. W. Y., & Arka, I. W. (2021). Pasobaya Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Kerta Dyatmika, 18(1)), 93-105.

Harsa, A. (2024). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAMTINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Kenedi, John.2020. Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Oci Senjaya, S. H. (2017). Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2(2), 316-340.

Putri, R. P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. Soumatera Law Review, 1(1), 176-197.

Sadono, S. (2016). Budaya tertib berlalu-lintas: kajian fenomenologis atas masyarakat pengendara sepeda motor di kota Bandung. Jurnal Channel, 4(1), 61-79.

Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Era Teknologi 4.0. Kerta Dyatmika, 17(2), 12-22.

Singadimedja, H. M., & Santoso, I. B. (2017). Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Sebagai Syarat Pidana Bersyarat. Jurnal Hukum Positum, 1(2), 201.

Taira, K. S. N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Penerbangan Yang Barang Bawaannya Bermasalah (Studi Kasus Di Pt. Garuda Indonesia). Kerta Dyatmika, 14(2).