IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPOR BERAS: SUATU KRITIK

  • Nyoman Yudiarini Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra

Abstract

Kebijakan pemerintah untuk membuka impor beras, misalnya  pada Oktober-Desember 2005, menunjukkan pemerintah tidak memahami kebutuhan petani. Beberapa kekeliruan terhadap kebijakan ini. Pertama, kebijakan yang berpihak pada petani belum dilakukan secara profesional. Kedua, pemerintah melakukan kebijakan impor beras pada saat produksi tidak bermasalah. Kebijakan impor ini jelas akan sangat merusak pasar di dalam negeri. Akhirnya petani menjadi korban pertama karena pendapatannya merosot drastis. Ketiga, pemerintah sudah tidak mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani, tetapi malah membuat kebijakan impor beras, yang merusak kesejahteraan petani. Pemerintah sebaiknya dan wajib mampu meningkatkan produktivitas dan produksi padi nasional, yaitu dengan melakukan promosi  pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usahatani padi.

References

Amang, Bedu dan Husein, M. Sawit. 1999. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional. Jakarta: IPB Press.

Dawe, D. 1997. Should Asia Move to Free Trade in Rice?, dalam Sitonga, dkk (eds), 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan . Jakarta: Bulog.

Hilal, Syamsu. 2006. Kebijakan Impor Beras Sudah Didesain Sejak Awal. http://www.eramuslim.com/berita/nasional/syamsu-hilal-kebijakan-impor-beras-sudah-didesain-sejak-awal.htm

Timmer, CP. 1992. Agriculture and the State: Growth, Employment, an Poverty in Developing Countries. Ithaca: Cornel University Press.

Tsujii, H. 1998. An Economic Study of Characteristics of The International and National Rice Market and Policies. Kyoto: Kyoto University.

Published
2010-11-04
Section
Articles