KEBIJAKAN ALTERNATIF PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PADA SISTEM SUBAK
Abstract
Tantangan subak ke depan adalah terwujudnya kelembagaan subak dengan kearifan lokalnya mampu menjadi organisasi yang dapat beradaptasi dengan tuntutan ekonomis anggotanya seiring dengan program-program pembangunan pertanian dan perdesaan. Orientasi ekonomis ini diperlukan untuk menghadapi era kesejagatan sehingga para petani anggota subak dapat meningkatkan pendapatannya dan sekaligus mampu mengantsipasi terjadinya alih fungsi lahan sawah yang tidak terkendaliTerdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dipertimbangkan dan dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif adalah menyangkut keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan pertanian khususnya di lahan sawah. Di antaranya adalah sebagai berikut: (i) pembentukan atau pengembangan perusahaan daerah untuk membeli produk-produk dari usahatani sawah; (ii) penyediaan jasa asuransi pertanian; (iii) penyediaan kredit pertanian; (iv) penguatan kelembagaan subak sebagai badan hukum; dan (v) penetapan lahan sawah abadi. Kebijakan-kebijakan tersebut agar dapat dilaksanakan secara bersinergi sebagai satu kesatuan.References
Ambarawati, IGAA. 2005. Strategi Pembangunan Pertanian Bali Berbasis Subak. Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Dalam Pitana dan Setiawan AP. editor. Revitalisasi Subak dalam Memasuki Era Globalisasi. Yogyakarta: Andi
Anonimus. 2009. Peluang Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol. 31 No. 2. 2009.
_________. 2010. Manfaat Asuransi Pertanian. http://www.infogue.com/viewstory/2010/08/10 /manfaat_asuransi_pertanian/?url=http://info-perkebunan.blogspot.com/2010 /08/ manfaat-asuransi-pertanian.html
Apriyanto, A. 2005. Neoliberalisme Sebagai Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Petani. Malang: Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Seminar & Lokakarya Nasional Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Malang Tanggal 12 Maret 2005 mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional Pada Kabinet Indonesia Bersatu
Arifin, B. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES
Direktorat Pengelolaan Lahan dan Air. Pedoman Teknis Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Jakarta: Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
Elizabeth, R. 2007. Partisipasi sebagai Strategi Pemberdayaan Petani Miskin melalui Program Integrasi Jagung dan Ternak. http://ejournal.unud.ac.id /abstrak/(8)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak(1).pdf
Elizabeth, R dan Iwan SA. 2009. Sistem Kelembagaan Komunitas Petani Sayuran di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. http://pse.litbang. deptan.go.id/ind/pdffiles/ MKP_B6.pdf
Fatah, L. 2006. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Banjarbaru: Pustaka Banua.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
Mosher, AT. 1966. Getting Agriculture Moving. Dalam Krisnandhi dan Bahrin Samad. Penyadur. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Jakarta: PT Yasaguna.
Said, E.G. dan Haritz I. 2004. Manajemen Agribisnis. Yakarta: Ghalia Indonesia.
Sedana, Gede. 2005. Masalah dan Tantangan Subak dalam Pembangunan Pertanian di Masa Mendatang. Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Dalam Pitana dan Setiawan AP. editor. Revitalisasi Subak dalam Memasuki Era Globalisasi. Yogyakarta: Andi
Shah, P. and M.K. Shah., 1994. “Multifunction Irrigation Organisations: Advantage or Handicapâ€. Irrigation Managemnt Network, Network Paper No.28, April 1994.Londdon: Overseas Development Institute
Siagian, R.2003. Pengantar Manajemen Agribisnis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Soetriono, A S dan Rijanto. 2006. Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agrobisnis dan Industri. Malang: Bayumedia.
Suamba, K. 2005. Pengembangan Unit Usaha pada Sistem Subak di Bali. Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Dalam Pitana dan Setiawan AP. editor. Revitalisasi Subak dalam Memasuki Era Globalisasi. Yogyakarta: Andi.
Suparta, N. 2005. Pendekatan Holistik Membangun Agribisnis. Denpasar: CV Bali Media Adhikarsa
Sutawan, N., M. Swara, W. Windia, W. Suteja, W. Sudana dan K. Suamba, 1995. Penerimaan dan Pengeluaran Organisasi Subak dan Subak-gede di Lingkungan Subak-agung Yeh Ho, Kabupaten Tabanan dan Subak-agung Gangga Luhur, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Denpasar: Universitas Udayana. Mimeo.
Syahyuti (2007). “Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Widodo, S. 2008. Partisipasi, Pemberdayaan dan Pembangunan. http://learning-.slametwidodo.com/2008/02/01/partisipasi-pemberdayaan-dan-pembangunan/
Windia, W. 2012. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Bali Ancam Ketahanan Pangan. http://www.jarrakonline.com/detail-818-alih-fungsi-lahan-pertanian-di-bali-ancam-ketahanan-pangan.html
Zakaria, WA. 2009. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kuinci Kesejahteraan Petani. http://pse.litbang. deptan.go.id/ind/pdffiles/MP_ProsC32009.pdf
